Tenggarong – Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada 2024 dibuka oleh Bambang Arwanto selaku Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Rini Sulistiyowati di Kecamatan Loa Janan, Jumat (22/11/2024).
Penyelenggaraan sosialisasi ini bertujuan agar semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) se Kabupaten Kutai Kartanegara mengerti dan memahami netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024.
Sosialisasi ini mendatangkan narasumber dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bambang Arwanto selaku Pjs. Bupati mengatakan, bahwa Kalimantan Timur (Kaltim) menduduki provinsi nomor 5 tertinggi dengan risiko Pilkada tingkat nasional, yakni dengan angkanya sejumlah 70 persen dan Kutai Kartanegara merupakan paling tinggi tingkat risiko di Kaltim yaitu sebesar 51,28 persen.
“Apa yang membuat kerawanan Pemilu di Kalimantan Timur tinggi dikarenakan adanya inkumben atau petahana yang mencalonkan kembali dan juga karena jumlah pemilih yang besar, dan ini rawan terjadi gesekan antar pendukung” jelas Bambang.
Bambang menegaskan netralitas ASN sangat penting sebab profesi untuk pegawai pemerintah dan pegawai negeri sipil dengan kontrak kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang menjalankan sejumlab tugas yaitu : sebagai pelayan publik, pemersatu dan perekat bangsa dan pelaksana kebijakan publik yang netralitasnya harus tetap terjaga.
Netralitas adalah termasuk asas yang penting untuk dilakukan dalam usaha menciptakan ASN yang profesional. Hal tersebut berhubungan dengan impartiality, yang berarti seorang pegawai ASN harus memiliki sikap obyektif, adil, bebas pengaruh, tidak bias, bebas dari konflik kepentingan, bebas intervensi, dan tidak berpihak pada satu sisi saat pilkada dan pemilu.
“Jika ASN tidak menjaga netralitasnya maka akan menimbulkan dampak Ketidakpercayaan Publik” katanya.
Bambang juga memperhatikan kontribusi masyarakat yang juga penting dalam demokrasi sebab tingginya tingkat kontribusi pemilih adalah salah satu tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan pemilihan.
“Dari beberapa kali pelaksanaan Pilkada di kabupaten kutai kartanegara terhitung tingkat partisipasi masih rendah (Di Bawah 77,05%).” tuturnya.
Camat Loa Janan Heri Rusnadi yang diwakilkan oleh sekretarisnya mengungkapkan, bahwa sebanyak kurang lebih 50 peserta mengikuti sosialisasi, diantaranya para ASN di wilayah kantor Camat Loa Janan, para kepala desa (kades), UPT dinas kesehatan, UPT dinas pendidikan, dan UPT dinas teknis lainnya.
Dikatakannya, sosialisasi ini adalah peluang untuk bagi kecamatan Loa Janan agar memberikan pengetahuan dan peran penting netralitas ASN dalam Pilkada untuk mewujudkan ketertiban dan pemilu tetap damai di daerah Kecamatan Loa Janan.
