Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kader posyandu, meskipun anggaran yang terbatas menjadi kendala.
Upaya ini penting untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan dasar di masyarakat, khususnya untuk balita, remaja, dan lansia.
Hingga saat ini, terdapat 819 posyandu yang aktif di Kukar, yang tersebar di desa, kelurahan, dan juga yang dibentuk oleh perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setiap posyandu memiliki lima kader, namun belum seluruhnya menjalani pelatihan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa dari lima kader yang ada di setiap posyandu, baru tiga kader yang sudah mengikuti pelatihan resmi.
“Dua kader lainnya belum sempat mengikuti pelatihan karena adanya efisiensi anggaran, dan kemungkinan besar tahun ini pelatihan tidak dapat dilaksanakan untuk semua kader,” kata dia, Sabtu (10/5/2025).
Meskipun demikian, Arianto optimis pelatihan kader akan kembali dilaksanakan secara menyeluruh jika anggaran daerah membaik.
Ia menegaskan bahwa pelatihan sangat penting untuk memastikan layanan posyandu berjalan dengan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada balita.
“Pelayanan untuk balita memang cukup kompleks. Mulai dari edukasi, pencatatan tumbuh kembang, penyuluhan, pemberian makanan tambahan, hingga stimulasi bicara. Semua ini membutuhkan kader yang terlatih,” jelasnya.
Selain fokus pada pelayanan balita, posyandu di Kukar juga melayani kelompok remaja dan lansia.
Untuk dua kategori ini, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan mengintegrasikan kader posyandu yang sudah ada sebagai pendamping pelaksana.
“Agar pelayanan di posyandu tetap optimal, honorarium seluruh kader posyandu, baik yang melayani balita maupun lansia, tetap dibayarkan melalui DPMD dan dititipkan ke desa masing-masing,” pungkasnya.
