Tenggarong – Sunggono selaku Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar 2025, Jumat (14/3/25).
Pembukaan forum ini berada di Ruang Rapat Martadipura Lantai 1 Bappeda Kompleks Perkantoran Bupati setempat.
Di acara ini juga dihadiri Bapenda Provinsi Kaltim, Kepala beserta jajaran Bapenda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kukar, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, dan undangan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Forum Lintas Perangkat Daerah menjadi amanah permendagri No. 86 tahun 2017 adalah wadah koordinasi antar perangkat daerah dalam rangka untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah secara lebih terintegrasi.
Pelaksanaan forum ini menjadi bagian dari tahapan perencanaan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Kata Sekda Sunggono, forum itu fokus pada upaya peningkatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya yakni melakukan evaluasi Perda yang tak berjalan dengan baik misalkan Perda rumah walet.
Selanjutnya dengan memaksimalkan potensi pendapatan di berbagai sektor. Mengoptimalkan aset daerah yang ada supaya bisa memberi kontribusi untuk PAD dan melakukan realisasi pungutan PBB dengan baik.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Kukar pada Dana Bagi Hasil (DBH) yqng didapatkan dari pertambangan-Migas sebab akan berkurang dan suatu saat akan habis.
“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama agar meningkatkan PAD,” ujarnya.
Forum ini memiliki tujuan utama diantaranya mengadakan sinkronisasi program kegiatan, memastikan program antar perangkat daerah saling mendukung dan tak tumpang tindih.
Adanya forum ini juga bertujuan untuk :
- Menjaring Aspirasi dan Masukan
- Mengakomodasi kebutuhan maupun usulan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat serta sektor swasta.
- Penyelarasan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- Menyesuaikan rencana kerja daerah dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
- Efisiensi serta Efektivitas Anggaran
- Mencegah adanya duplikasi anggaran serta memaksimalkan penggunaan sumber daya
- Meningkatkan Akuntabilitas serta Transparansi
- Memberi ruang bagi seluruh perangkat daerah untuk melaporkan capaian serta tantangan saat pelaksanaan program
- Mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berbasis hasil (performance-based budgeting)
- Memperkuat Kolaborasi Antar OPD
- Menyatukan visi dan misi setiap OPD supaya bekerja pada satu tujuan pembangunan daerah
- Mempermudah koordinasi dalam penyelesaian masalah lintas sektor, diantaranya kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan pembangunan.
Di Forum ini berbagai unsur yaitu OPD, DPRD, akademisi, dunia usaha, beserta perwakilan masyarakat diharapkan bisa menyumbangkam masukan, kritik maupun saran pada rancangan awal rencana kerja/ Renja Perangkat Daerah.
Harapan output utamanya yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Dokumen Hasil Kesepakatan Forum, Berita Acara dan Rekomendasi Forum meliputi hasil diskusi, usulan, dan juga keputusan yang diambil.
Rencana aksi tindak lanjut ini untuk memastikan bahwa implementasi hasil forum bisa berjalan dengan baik. Hal itu diharapkan dapat muncul dari diskusi ini.
Muaranya Penyusunan program berbasis data, kebutuhan masyarakat yang sudah terverifikasi. Identifikasi kendala pada pelaksanaan program sebelumnya dan solusi yang bisa digunakan, bisa tercantum di dokumen perencanaan masing-masing perangkat daerah.
“Dari kegiatan ini saya juga berpesan lakukan Sinergi dan perkuat Komitmen Antar Perangkat Daerah untuk menjalankan program yang telah disepakati,” ujarnya.
“Tingkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. segera lakukan Percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas antar OPD,” imbuhnya.
