Tenggarong – Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat mewakili Pemkab Kukar ikut dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang dirangkai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman Terkait Sinergi Tugas dan Fungsi di bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, Pemerikasaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Pemkab Kukar mengikuti Rakor ini secara virtual bertempat di Ruang Eksekutif Kantor Bupati, Senin (17/3/2025).
Di Rakor ini juga dihadiri oleh kepala dinas PU Wiyono, kepala dinas DLHK Slamet Hadiraharja, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kusnandar, Plt. Kepala Dinas Perkim M. Aidil, Kabag Hukum Purnomo, Kabag Tata Pemerintahan Yani Wardana, beserta sejumlah perwakilan OPD terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memimpin Rakor ini.
Sejumlah menteri dan dirjen terkait mengikuti Rakor ini serta diikuti secara virtual seluruh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/ kota.
Pemda diminta oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yakni Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang perlu dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.
Bima menuturkan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung terhadap beberapa faktor utama berikut ini :
- Instruksi kepala daerah yang jelas supaya seluruh jajaran pemda bisa bergerak serentak
- Penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk juga kepala desa maupun lurah
- Tersedia alokasi anggaran yang memadai
“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” tutur Bima
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menuturkan PKG menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan di tanggal 10 Februari lalu serta memiliki target menjangkau semua lapisan masyarakat.
PKG meliputi semua kelompok usia yakni mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia.
Dirinya menuturkan terdapat 2 mekanisme utama pada pelaksanaan PKG yang sedang dijalankan.
“Untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ungkap Budi.
Ditemui usai ikut rakor ini, Asissten I Akhmad Taufik Hidayat mengatakan Pemkab Kukar siap mendukung seluruh program terkait 5 kementerian sebagaimana yang disampaikan di rakor.
Terkait dengan program kesehatan masyarakat yang berupa Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Pemkab Kukar siap menjalankan percepatan kegiatan ini dengan memakai APBD maupun DAK yang ada.
Memastikan lancarnya pelaksanaan PKG akan diadakan peninjauan ke Puskesmas- Puskesmas serta pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu juga menyediakan tenaga / SDM yang terampil berdasarkan arahan.
“Jadi yang disampaikan tadi berkaitan dengan peran pemerintah daerah / kabupaten khususnya dalam hal program PKG, kita diarahkan terutama percepatan berkaitan dengan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas yang harus dimaksimalkan, dan diminta memanfaatkan ABPD dan DAK yang sudah ada, selain itu juga diminta untuk melakukan sosialisasi agar prosentasenya meningkat” ungkapnya.
Terkait dengan program 3 juta rumah bersubsidi, Taufik mengatakan Pemkab Kukar akan melakukan penyesuaian dengan arahan dari pemerintah pusat, terutama akan melakukan inventarisir tanah maupun lahan yang akan dipergunakan.
Dirinya juga mengatakan Pemkab Kukar siap untuk memberikan dukungan pada program ini.
