Tenggarong – Pemerintah Desa Loh Sumber, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tahun ini mendapatkan alokasi anggaran lebih dari Rp6 miliar. Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, di antaranya Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Retribusi Daerah (BRD), Silpa Pajak Daerah, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) atau Bantuan Keuangan Pemerintah (BanKeu).
Kepala Desa Loh Sumber, Sukirno, mengatakan bahwa dari total anggaran tersebut, sekitar Rp1 miliar lebih berasal dari ADD dan DD. Sementara sisanya mencakup dana dari berbagai pendapatan lainnya, termasuk bagian dari hasil pajak daerah.
“Alhamdulillah, di tahun ini Pemerintah Desa Loh Sumber teralokasikan anggaran total keseluruhan hampir Rp6 miliar lebih,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sukirno, seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran dilakukan sesuai regulasi dan arahan dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus sejalan dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh keluar dari ketentuan.
“Kita menitikberatkan dan sesuai arahan daripada pemerintah kita sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sukirno menjelaskan bahwa semua program desa selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten. Sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, menurutnya, sangat penting agar program pembangunan bisa berjalan optimal.
“Memang RPJMD, program-program yang kita buat dari beberapa desa itu mengacu juga harus bersinergi dengan RPJMD kabupaten,” tuturnya.
Ia menuturkan salah satu fokus utama Pemdes Loh Sumber adalah pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa. Dengan total sembilan Rukun Tetangga (RT), kami memastikan bahwa setiap wilayah akan mendapatkan jatah pembangunan infrastruktur secara adil dan merata.
“Apapun dalihnya, tidak ada pembenaran untuk tidak membangun,” tegas Sukirno.
Selain pembangunan fisik, Sukirno juga menyampaikan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa.
Ia menilai bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak akan berjalan maksimal jika kapasitas perangkat desa dan lembaga belum memadai. “Kalau SDM perangkat dan lembaganya belum bisa menguasai, maka pelayanan akan terhambat. Maka dari itu, pembinaan sektor SDM jadi penting,” ujarnya.
Ia menambahkan program pembinaan SDM ini meliputi pelatihan, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa agar mampu menjalankan fungsi pelayanan secara profesional. Selain itu, kata dia, pemerintah juga membuka ruang partisipasi warga untuk mendukung program-program pemberdayaan yang dicanangkan.
“Harapan kami, dengan anggaran yang cukup besar ini, seluruh program bisa berjalan lancar dan bermanfaat langsung untuk masyarakat. Semuanya demi kemajuan Desa Loh Sumber,” pungkas Sukirno.
