Tenggarong – Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Desa Loa Pari, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mendorong solusi konkret mengatasi pemasalahan sampah.
Kepala Desa Loa Pari, I Ketut Sudiyatmika, menyebutkan bahwa meski pelayanan truk pengangkut sampah dari
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kukar mulai membaik dalam setahun terakhir, namun masih ada kendala mendasar yang belum terselesaikan, yakni ketiadaan lahan untuk pembangunan bank sampah desa.
“Kalau truk DLHK datang itu biasanya seminggu sekali. Kalau sampai telat, sampah sudah numpuk dan masyarakat mulai protes. Tapi alhamdulillah setahun ini lumayan lancar, meski kadang terlambat juga,” ujar Ketut, belum lama ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa Desa Loa Pari sebenarnya sudah memiliki konsep bank sampah sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, pada 2015 program itu sempat berjalan dan berhasil membantu warga mengelola sampah secara produktif.
“Dulu ada warga yang sampai bisa menyekolahkan anaknya dari hasil tabungan sampah. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang menjemput,” katanya.
Ketut menuturkan, pihaknya siap membangun kembali sistem bank sampah desa, namun terkendala lahan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan lahan minimal setengah hingga satu hektare yang strategis namun tidak terlalu dekat dengan permukiman warga.
“Lahan harus dibebaskan. Kita tidak punya aset desa untuk itu. Kalau ada, kita bisa bangun workshop, kantor kecil, dan fasilitas pendukung,” jelasnya.
Menurut Ketut, sistem bank sampah akan sangat membantu mengurangi sampah rumah tangga. Masyarakat bisa memilih hasil penjualan sampah apakah ingin ditabung atau dicairkan langsung secara tunai. Selain itu, adanya tempat pengumpulan akan memudahkan DLHK dalam pengangkutan karena sampah sudah terpilah.
“Kalau kita punya bank sampah, tinggal pilah saja. Yang bisa dijual, dijual. Yang tidak bisa, baru diangkut truk. Bisa kerja sama juga dengan DLHK. Tapi sekarang, karena belum ada tempatnya, masyarakat di daerah atas sering terpaksa bakar sampah atau, lebih parah lagi, buang ke sungai kecil di belakang,” ujar Ketut.
Ia juga menyampaikan harapannya terhadap peningkatan komunikasi dan dukungan dari pemerintah daerah, termasuk soal kebijakan yang bisa mengarahkan percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah.
Untuk jangka pendek, Ketut berharap DLHK bisa menjadwalkan pengangkutan yang lebih teratur, sementara desa akan terus mencari solusi, baik dari segi lahan maupun pembiayaan, untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Kami sebenarnya mau jemput bola. Tapi masih harus pikirkan detail penganggaran dan operasionalnya. Yang jelas, sampah ini masalah serius hampir di semua desa,” tutupnya.
