Tenggarong – Pemerintah Desa Loa Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, menjadikan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai wadah utama untuk menampung dan menyusun aspirasi warga dalam perencanaan pembangunan desa.
Musdes rutin digelar bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membicarakan kebutuhan yang benar-benar dirasakan di lapangan.
Kepala Desa Loa Raya, Martin, menyebut antusiasme warga dalam setiap Musdes menjadi bukti kuat bahwa partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama pembangunan desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah, setiap kali kami menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, masyarakat selalu antusias berpartisipasi. Mereka berharap agar program-program dari pemerintah desa maupun kabupaten dapat mendukung kegiatan mereka di lapangan,” ujar Martin, Kamis (8/5/2025).
Menjelang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk tahun anggaran 2026, Pemdes Loa Raya telah memulai tahapan awal dengan menginstruksikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menggelar musyawarah tingkat rukun tetangga (RT).
Tahap ini dilakukan untuk menjaring aspirasi sejak dari tingkat paling bawah sebelum dibawa ke forum Musdes utama yang masih menunggu jadwal resmi dari kecamatan.
Menurut Martin, keterlibatan dalam Musdes tidak terbatas pada aparatur desa. Tokoh masyarakat, kelompok tani, pemuda, dan lembaga desa lainnya turut hadir dan memberikan masukan.
“Dalam setiap Musdes, semua unsur hadir. Ini penting agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan warga,” tuturnya.
Hasil Musdes sebelumnya menunjukkan bahwa usulan warga paling banyak mengarah pada sektor pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.
Di antaranya adalah perbaikan jalan lingkungan, pembangunan fasilitas umum, dukungan terhadap pertanian, serta pelatihan keterampilan untuk menumbuhkan ekonomi rumah tangga.
Namun, Martin menegaskan bahwa keterbatasan anggaran dari Dana Desa membuat pemerintah desa perlu memilah prioritas dan mengusulkan sebagian program ke tingkat kabupaten.
“Mayoritas usulan warga terkait infrastruktur dan pemberdayaan. Namun, kami juga menjelaskan bahwa Dana Desa tidak mencukupi untuk membiayai semua usulan tersebut. Oleh karena itu, beberapa program kami usulkan pula ke tingkat kabupaten,” tutupnya.
