Tenggarong – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi dikukuhakan dan pelantikan pengurus PKK tingkat kecamatan, bersamaan dengan pelantikan pengurus posyandu, yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Sabtu (23/8/2025).
Wakil Ketua TP-PKK Kukar, Fety Puja Amelia Rendi Solihin, menyampaikan bahwa pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menggerakkan kembali seluruh program PKK hingga ke tingkat desa dan RT.
“Alhamdulillah kegiatan ini bertepatan dengan pelantikan posyandu yang dilaksanakan bersama-sama. Semoga momentum ini bisa mendorong PKK Kukar untuk menjalankan seluruh 10 program PKK,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fety juga menyoroti adanya kombinasi pengurus lama dan baru yang harus bersinergi untuk memperkuat peran PKK di masyarakat.
“Harapan saya, baik pengurus baru maupun yang senior dapat bersinergi sehingga program PKK dapat dijalankan hingga ke tingkat kecamatan, desa, maupun RT,” jelasnya.
Senada dengan Fety, Ketua Pokja 3 PKK Kukar, Hadijah, menegaskan bahwa PKK akan terus menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kukar. Ia menilai arahan Bupati untuk menggerakkan PKK hingga ke tingkat RT adalah langkah strategis.
Menurut Hadijah, keberhasilan program PKK sangat bergantung pada kerja sama tim dan dukungan seluruh pengurus.
“Harapan kami ke depan, melalui kerja sama ini, PKK dapat benar-benar memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar,” tuturnya.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa, DPMD Kukar, Azmi Riyandi Elvander, menegaskan pihaknya akan terus mendukung penguatan PKK di semua tingkatan.
Menurutnya, pengurus baru harus cepat beradaptasi agar program dapat berjalan efektif.
“Pelantikan ini harus menjadi titik awal untuk konsolidasi dan pemantapan peran PKK. Kami mendorong sinergi antara pengurus PKK dengan pemerintah daerah agar semua program dapat dirasakan hingga ke desa dan RT,” kata Elvander.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas.
“Kami akan memastikan pengurus memahami regulasi dan mekanisme pelaksanaan 10 program pokok PKK. Dengan pemahaman ini, PKK bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
