Tenggarong – Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Akhmad Taufik Hidayat mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Stakeholder garapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana, Sabtu (9/11/2024).
Rakor tersebut mengusung tema “Mewujudkan pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berintegritas dan demokratis”. Rakor ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, perwakilan partai, para lurah, camat, dan perwakilan OPD terkait serta narasumber yakni anggota KPU Kukar Wiwin dan juga dari unsur akademisi Prof. DR. Bambang Iswanto.
Akhmad Taufik mendorong agar semua masyarakat Kukar untuk memajukan acara yang digelar lima tahunan ini dengan beramai-ramai mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terutama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) menekankan agar netralitas harus dijaga, dan sebagai abdi negara tidak diperbolehkan berpihak pada satu sisi saja sebab hal tersebut akan berdampak pada pelayan terhadap masyarakat.
“Jadi netralitas mutlak bagi ASN, karena apabila dilanggar akan ada sangsinya,” terangnya.
Sedangkan, Teguh Wibowo selaku Ketua Bawaslu Kukar menuturkan bahwa betapa pentingnya kegiatan Rakor bersama stakeholder ini sebab Pilkada kurang lebih hanya tinggal 18 hari.
“Mungkin bagi masyarakat tidak terasa, tetapi bagi kami penyelenggara sangat terasa sekali perputaran waktunya,” katanya.
Teguh mengatakan, berdasarkan data Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk 5 besar propinsi yang tingkat pelanggarannya tinggi, dan untuk kabupaten Kutai Kartanegara menduduki nomor ke 48 kabupaten dengan tingkat pelanggaran yang tinggi.
“Tapi alhamdulillah mendekati delapan belas hari ini daerah kita Kutai Kartanegara cukup kondusif” katanya.
Teguh juga mengatakan mengenai laporan pelanggaran, Bawaslu sudah memproses 11 pelanggaran dengan berbagai macam pelanggaran, dan hal tersebut masih dalam tingkat normal.
Harapannya, lanjut Teguh, kepada semua stakeholder yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara agar kesatuan dan persatuan dijaga dengan baik, sebab hal tersebut tidak hanya tanggung jawab Bawaslu melainkan tanggung jawab bersama.
“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Selain itu, dilakukan dialog dan penjabaran materi dari narasumber dalam rakor tersebut.
