Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengklim koperasi merah putih di Kukar telah menunjukka perkembangan positif hingga pekan terakhir Juni 2025, tercatat 85 persen telah menyelesaikan proses pendirian secara legal melalui akta notaris dan terdaftar di Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, menyampaikan bahwa pihaknya masih mengejar penyelesaian progres bagi sejumlah kecamatan yang tertinggal, terutama dalam penerbitan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang masih di bawah 10 persen.
“Target nasionalnya jelas, di akhir Juni seluruh koperasi Merah Putih, baik di kota maupun kabupaten, termasuk Kukar, harus sudah memiliki badan hukum resmi. Ini merupakan tahapan penting sebelum koperasi bisa beroperasi secara penuh,” ujar Asmi, Selasa (25/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah proses pembentukan selesai, kata Asmi, langkah berikutnya adalah peningkatan kapasitas bagi pengurus koperasi. Pelatihan akan difokuskan pada penguatan kemampuan manajerial dan pemahaman dasar hukum serta pengelolaan usaha koperasi.
“Kami ingin koperasi ini dikelola secara profesional. Kita tidak mau publik kembali menilai koperasi negatif seperti masa lalu, yang dulu dikenal dengan istilah Ketua Untung Duluan (KUD). Sekarang kita bangun citra baru melalui Koperasi Merah Putih,” tegas Asmi.
Ia menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi wadah ekonomi desa, tetapi juga akan mengelola gerai-gerai kebutuhan masyarakat yang bersifat produktif.
Selain itu, sambung dia, koperasi ini juga diproyeksikan sebagai akses ke permodalan dari berbagai lembaga keuangan.
“Berdasarkan juknis, nanti akan ada skema dana bergulir yang dapat diakses koperasi. Bisa dari Himbara atau lembaga keuangan lainnya, dengan plafon maksimal hingga Rp5 miliar per koperasi,” jelasnya.
Namun, Asmi mengungkapkan bahwa estimasi awal perputaran dana untuk 239 koperasi di Kukar diperkirakan berada di kisaran Rp 3 miliar per koperasi, tergantung hasil verifikasi dan kesiapan kelembagaan.
“Ini masih perhitungan awal, kami menunggu arahan resmi dari pusat. Setelah semuanya berbadan hukum, baru masuk tahap pelatihan, operasionalisasi gerai, dan akses permodalan,” katanya.
Menanggapi kekhawatiran akan tumpang tindih dengan BUMDes, Asmi menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih justru akan bersinergi, bukan bersaing.
“Dalam rapat evaluasi dengan para camat, kami sudah minta agar dilakukan identifikasi potensi dan pembagian wilayah kerja antara koperasi dan BUMDes. Harus ada kejelasan ranah dan tidak saling merugikan,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini sangat penting, karena kedua lembaga merupakan penggerak utama ekonomi desa, dan kehadirannya diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
“Harapannya, koperasi dan BUMDes bisa berjalan berdampingan, saling mengisi dan mendukung. Inilah wajah baru ekonomi desa yang kita bangun bersama,” tutup Asmi.
