Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah mempercepat pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT) sebagai strategi memperkuat program pemberdayaan masyarakat dari lingkungan terkecil.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari aturan yang telah berlaku, namun pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal. “Penataan struktur hingga ke tingkat PKK RT perlu segera dilakukan agar program-program pemberdayaan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” ucap Elvandar, Selasa (6/5/2025).
Menurutnya, pembentukan PKK RT merupakan instrumen penting dalam memperluas jangkauan program pelatihan keterampilan, kegiatan sosial, dan peningkatan ekonomi berbasis keluarga. Ia juga menyoroti kendala administratif sebagai tantangan utama dalam mewujudkan struktur PKK RT secara menyeluruh di seluruh desa dan kelurahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak yang aktif secara kegiatan, tapi tidak tertata secara administratif. Padahal dokumentasi dan struktur resmi sangat penting untuk keberlangsungan program,” ungkapnya.
Elvandar menambahkan, di beberapa daerah lain, PKK RT telah menjadi ujung tombak dalam kegiatan sosial masyarakat, mulai dari menyambut tamu daerah hingga mempromosikan potensi lokal. Hal ini dinilai dapat menjadi contoh positif bagi Kukar. “Melalui PKK RT, potensi lokal bisa dimunculkan dengan cara yang lebih alami dan dekat dengan masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap, keberadaan PKK di tingkat RT dapat mempercepat pencapaian target pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Tak hanya itu, struktur ini juga dianggap mampu memperkuat solidaritas sosial dan pemberdayaan perempuan di tingkat paling dasar. “Kalau struktur PKK RT sudah terbentuk dan berjalan, maka kegiatan pemberdayaan bisa lebih hidup dan berdampak langsung dari lingkungan RT itu sendiri,” tutup Elvandar.
