Tenggarong – Pemerintah Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Meski belum memiliki unit usaha yang berjalan aktif, penyertaan modal sudah disalurkan sebagai langkah awal.
Kepala Desa Muara Kaman Ulu, Hendra, mengatakan bahwa BUMDes di wilayahnya memang sudah terbentuk. Namun, hingga kini belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.
“Kalau kami, BUMDes ada. Cuma tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang menjadi harapan. Kan BUMDes itu usaha yang tidak dimiliki, usaha yang perlu kita bawa,” ujarnya belum lama ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Hendra, salah satu kendala utama adalah belum ditemukannya pola usaha yang tepat untuk dijalankan di desa. Meski begitu, desa tetap memberikan dukungan berupa penyertaan modal untuk membuka peluang kerja sama.
“Kalau BUMDes, kita belum memiliki usaha. Tapi kalau penyertaan modal, sudah kita berikan. Cuma bekerja sama dengan pertanian,” terangnya.
Kerja sama tersebut sejauh ini masih berkutat di sektor pertanian yang memang menjadi salah satu potensi unggulan di desa. Namun demikian, Hendra mengakui bahwa tantangan justru muncul pada aspek pemasaran.
“Kita, untuk memasarkan itu, yang menjadi sulit,” tuturnya.
Meski belum sepenuhnya bergerak, Pemerintah Desa tetap optimistis BUMDes bisa berkembang secara bertahap. Pihak desa juga terus melakukan penjajakan dan evaluasi agar arah usaha ke depan lebih jelas dan sesuai kebutuhan warga.
Sebagai pembanding, Hendra menyebut ada beberapa inisiatif lain yang berjalan di luar struktur BUMDes, namun ikut menopang aktivitas ekonomi desa.
Ia menilai pengalaman-pengalaman tersebut bisa menjadi bahan belajar dalam menyusun langkah strategis ke depan.
Sementara ini, sektor-sektor yang berpotensi digarap antara lain penyediaan LPG, distribusi pupuk, serta pengelolaan hasil UMKM masyarakat seperti minyak goreng dan produk olahan rumahan lainnya.
“Paling tidak kita punya gambaran ke arah situ, dari yang dijalankan oleh pemerintah pusat, provinsi, sampai ke daerah,” pungkas Hendra.
