Samarinda – Ketidakjelasan mengenai pemberian bonus bagi atlet olahraga tradisional di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius. Meski antusiasme terhadap cabang olahraga ini terus tumbuh, minimnya insentif yang jelas pasca-kejuaraan kerap membuat semangat para atlet meredup.
Kepala Seksi Olahraga dan Rekreasi Tradisional Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Thomas Alva Edison, mengungkapkan bahwa kendala utama adalah keterbatasan kewenangan. Menurutnya, tanggung jawab Dispora sebatas penyelenggaraan teknis, sementara kebijakan pemberian insentif berada di luar wewenang mereka.
“Kami sering mendengar keluhan dari atlet terkait bonus usai kejuaraan besar seperti PON atau Fornas. Namun, soal bonus bukan menjadi bagian dari tanggung jawab kami di Dispora,” ujar Thomas pada Selasa (19/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti bahwa insentif seperti bonus bukan hanya soal penghargaan, tetapi juga menjadi motivasi penting bagi atlet untuk terus berprestasi. Ketidakpastian dalam hal ini membuat beberapa atlet enggan untuk bersaing di ajang olahraga tradisional.
“Bonus itu seperti bahan bakar semangat. Jika tidak ada kejelasan, para atlet tentu akan kehilangan dorongan untuk memberikan yang terbaik,” jelasnya.
Sebagai solusi, Thomas mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan olahraga untuk merancang kebijakan insentif yang terstruktur. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada atlet dan mendorong mereka untuk terus berkompetisi di level yang lebih tinggi.
“Kolaborasi antarinstansi sangat penting untuk memastikan para atlet mendapatkan penghargaan yang layak atas usaha mereka. Ini akan menjadi langkah positif untuk mengangkat prestasi olahraga tradisional,” tambahnya.
Dispora Kaltim berharap kebijakan yang lebih jelas terkait insentif dapat memacu para atlet olahraga tradisional untuk terus meraih prestasi dan membawa nama baik Kalimantan Timur di berbagai kejuaraan. (ADV)
