Tenggarong – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Urusan Pemuda, Disabilitas, Anak, Perempuan dan Budaya dibuka Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Dafip Haryanto di Ruang Rapat Lt.2 Bappeda Kukar, Senin (5/05/2025).
Di kesempatan ini, Dafip Haryanto menyampaikan Sambutan Sekda Kukar.
Kata Dafip, Musrenbang Tematik ini sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, berpihak kepada kelompok rentan dan strategis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tentunya kita menyadari bahwa pemuda, penyandang disabilitas, perempuan, anak, ataupun pelaku budaya menjadi elemen penting di dalam pembangunan daerah.
Akan tetapi, selama ini belum sepenuhnya ada ruang yang proporsional pada perencanaan ataupun penganggaran.
“Melalui forum ini, kita ingin menggali aspirasi, menyerap kebutuhan, serta merumuskan usulan program dan kegiatan yang lebih berpihak dan menjawab langsung tantangan-tantangan yang dihadapi kelompok-kelompok ini di lapangan,” ungkapnya.
Musrenbang ini diharapkan dapat menjadi wadah sinergi antar perangkat daerah, mitra pembangunan, beserta masyarakat sipil. Sehingga bisa menghasilkan program yang benar-benar konkrit, terintegrasi, dan punya dampak yang nyata.
Dafip mengatakan pelaksanaan Musrenbang Tematik juga menjadi implementasi dari pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, serta Spasial (THIS). Hal ini seperti yang diamanatkan di RPJPD 2025–2045 dan juga didorong oleh kebijakan perencanaan nasional serta daerah.
“Atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi aktif dari semua perwakilan OPD serta organisasi maupun stakeholder terkait atas kehadirannya tentu Melalui forum ini, diharapkan perencanaan pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu utama pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan” ucapnya
Kata Dafip, dibutuhkan pendekatan perencanaan yang lebih fokus, mendalam, dan integratif, lewat Musrenbang Tematik. Dimana forum tersebut dapat membahas secara khusus tema tertentu yang jadi prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
Menggunakan pendekatan ini, pemerintah daerah juga dapat menggali permasalahan dengan lebih komprehensif.
Selain itu, pemangku kepentingan yang relevan juga ikut dilibatkan, dan juga menyusun program/ kegiatan yang lebih tajam serta tepat sasaran.
